SahabatRakyat.Id – Kementerian Dalam Negeri memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Asmat dan jajaran atas langkah cepat dalam meredam situasi pascakonflik yang terjadi pada 27 September 2025.
Apresiasi itu disampaikan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial tingkat nasional bersama Tim Terpadu Papua Selatan yang digelar secara virtual, Selasa (1/10/2025). Rapat ini dipimpin Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) Kemendagri dengan agenda utama penanganan pengungsi dari tenaga pengajar dan tenaga kesehatan di Asmat, serta tindak lanjut penanganan konflik sosial di wilayah tersebut.
Bupati Asmat, Thomas Eppe Safanpo, bersama para kepala organisasi perangkat daerah (OPD) mengikuti rakor dari Media Centre Dinas Infokom Kabupaten Asmat. Dalam rapat, para peserta menyampaikan laporan perkembangan situasi di daerah masing-masing, yang kemudian dilanjutkan dengan diskusi bersama.
Direktur Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya Ditjen Polpum Kemendagri, Anug Kurniawan, menyampaikan penghargaan kepada Pemkab Asmat dan seluruh pihak yang telah bekerja sama dalam meredakan ketegangan.
“Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Bupati dan berbagai pihak atas gerak cepat dalam penanganan konflik sehingga situasi dapat terkendali. Penanganan yang diperkirakan membutuhkan waktu lama justru bisa dilakukan lebih cepat,” ujar Anug.
Rakor ini diikuti oleh berbagai pihak, di antaranya Wakil Gubernur Papua Selatan, Danrem 174/Anim Ti Waninggap, Dandim 1707/Merauke, Kapolres Asmat, Kabinda Papua, Dinas Sosial P3A Papua Selatan, Dinas Kesehatan dan Pendidikan Kabupaten Asmat, Balai Diklat Kemensos di Asmat, Liaison Officer Polda Papua Selatan, serta sejumlah pejabat provinsi.
Melalui koordinasi lintas sektor ini, pemerintah pusat menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat upaya pemulihan di Asmat, khususnya dalam menjamin keberlangsungan pelayanan kesehatan dan pendidikan bagi masyarakat yang terdampak.
