Agats, SahabatRakyat.Id – Di atas pegunungan Intan Jaya, di antara lembah-lembah yang memeluk kabut dan bayang-bayang ketakutan, berdiri satu gereja tua. Di sanalah, Pastor Yoseph Bonai menggembalakan umatnya, di Paroki St. Fransiskus Xaverius Titigi, Keuskupan Timika. Sebuah paroki yang biasa disebut “Jalur Gaza”-nya Papua—bukan karena keyahudiannya, melainkan karena statusnya sebagai wilayah konflik abadi: benturan antara aparat keamanan dan kelompok bersenjata yang menuntut kemerdekaan.
Tiap pagi, Pastor Yoseph tidak hanya berdoa bagi damai. Ia hidup dalam medan konflik itu sendiri. Stasi demi stasi yang ia layani adalah arena ketegangan yang bisa meledak kapan saja. Tapi justru di situ ia memilih tinggal.
“Saya ini pastor. Saya harus di tengah. Saya tidak punya senjata. Hanya Yesus,” katanya lembut.
Sebagai imam, ia menolak jadi alat siapa pun. Tidak TNI, tidak pula OPM. Ia memilih posisi tengah, bukan karena takut, tapi karena cinta pada umatnya. Umat yang justru jadi korban dari kekuasaan yang bersilang.
Agar semua pihak tahu, Pastor Yoseph menebang pohon di depan pastoran. Ia ingin transparansi total: agar semua pihak—TNI atau OPM— melihat aktivitasnya dengan jelas. Ia bahkan memberikan nomor HP-nya kepada siapa saja, tanpa menggantinya bertahun-tahun. Jika diminta, ia serahkan teleponnya untuk diperiksa.
“Silakan pantau saya. Saya tidak sembunyi. Saya hanya menggembalakan umat,” ucapnya.
Setiap kali bepergian, ia membawa stola dan jubah. Tanda imamat yang menjadi pelindung spiritual sekaligus perisai identitasnya. Ia pernah ditahan oleh warga berseragam, umatnya sendiri yang menjalankan razia jalanan. Tapi ia tidak marah. Ia tahu, mereka hanya menjalankan perintah, meski ia lebih percaya kepada perintah kasih Kristus.
Ketika konflik memanas, gereja menjadi perlindungan terakhir. Dalam homilinya, ia tidak hanya berkhotbah tentang Injil, tapi juga tentang kemanusiaan.
“Kalau harus mati, saya mati bersama umat saya. Tapi di gereja, kami merasa aman.”
Puncaknya terjadi pada Tri Hari Suci terakhir 2025 lalu. Konflik kembali meletus. Pastor Yoseph berdiri tegak di altar, menegaskan:
“Siapa pun yang membuat kekacauan saat hari raya, tidak boleh injak gereja dan tidak boleh datang ke tempat saya.”
Itu bukan ancaman. Itu pengingat. Bahwa bahkan dalam perang, ada tempat suci yang harus dihormati.
Akibat konflik berkepanjangan, umat mengungsi. Sekolah rusak, puskesmas lumpuh, dan hanya beberapa Kepala Keluarga yang bertahan. Lebih menyakitkan lagi, sistem pendidikan lumpuh total. Guru yang mengajar dicurigai, sekolah dibakar, dan ijasah diberikan tanpa proses belajar. Pastor Yoseph bersuara keras:
“Kematian karena perang itu sedikit. Tapi kematian generasi karena tidak sekolah—itu jauh lebih banyak.”
Ia menolak menyerah. Bahkan ketika tak ada orang terpelajar yang tersisa untuk berdiskusi, ketika semua pemimpin lokal memilih pergi, ia tetap bertahan. Ia percaya akan kebangkitan. Apalagi kini, ia melihat secercah harapan: Bupati terpilih yang mulai membuka mata pada dunia pendidikan.
“Saya optimis. Ada pemimpin yang mulai mendengar dan melihat.”
Namun tetap, dalam misa-misanya, ia tidak berhenti berdoa:
“Tuhan, beri damai untuk Tanah Papua. Kami lelah berperang.”
Doa itu bukan hanya miliknya. Doa itu adalah suara rakyat yang diam, umat yang mengungsi, anak-anak yang tak lagi sekolah, para guru yang tetap mengajar dalam bayang ketakutan.
Dan Pastor Yoseph? Ia tetap di sana. Di garis depan kemanusiaan. Di Jalur Merah. Di altar perdamaian.
