Agats, SahabatRakyat.Id – Wakil Ketua Majelis Rakyat Papua (MRP) Papua Selatan, Antoneta Mokom Matemko, menyampaikan sejumlah catatan penting terkait pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Otonomi Khusus (Otsus) dan RKPD Tahun 2027 di Kabupaten Asmat. Ia menekankan pentingnya peningkatan pemberdayaan Orang Asli Papua (OAP), khususnya di bidang pendidikan dan kesehatan.
Antoneta mengungkapkan bahwa pihaknya telah dua kali mengikuti forum Musrenbang tersebut, dan melihat masih adanya sejumlah persoalan mendasar yang perlu menjadi perhatian serius.
Salah satu hal yang disorot adalah adanya fenomena yang dinilai ironi, yakni peningkatan ekonomi yang tidak sejalan dengan penurunan angka kemiskinan.
“Ada satu poin yang disampaikan oleh Kepala Bapperida Provinsi Papua Selatan yang sangat menggelitik. Di satu sisi ekonomi meningkat, tetapi angka kemiskinan juga naik. Ini tentu menjadi ironi yang harus kita cermati bersama,” ujarnya.
Selain itu, ia juga menyoroti belum optimalnya pemberdayaan tenaga kerja dari kalangan OAP dalam sejumlah program, termasuk dalam kegiatan MBG. Menurutnya, masih banyak tenaga kerja yang didatangkan dari luar daerah, sementara masyarakat lokal belum diberi ruang yang cukup.
“Kenapa tidak memberdayakan orang asli Papua? Kami berharap OAP dilibatkan agar dapat mengurangi kesenjangan dan kecemburuan sosial,” tegasnya.
Dalam sektor ekonomi kerakyatan, Antoneta juga menyinggung potensi besar masyarakat Asmat, khususnya nelayan lokal, yang belum diberdayakan secara maksimal. Ia menilai, program yang ada belum sepenuhnya menyentuh kebutuhan dasar masyarakat pesisir.
“Kita lihat ikan masih didatangkan dari luar. Padahal nelayan asli Asmat punya potensi besar. Pemberdayaan harus diarahkan kepada mereka, baik untuk komoditas ikan maupun udang,” jelasnya.
Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya keberpihakan terhadap OAP dalam berbagai program pembangunan, termasuk akses terhadap pendidikan seperti pelatihan komputer. Menurutnya, afirmasi terhadap OAP harus menjadi prioritas dalam kebijakan Otsus.
“Kami berharap ada keberpihakan nyata terhadap orang asli Papua, baik OAP yang lahir dan besar di Asmat maupun orang yang memiliki garis keturunan dari Bapak dan mamanya. Ini penting untuk memperkuat daya saing mereka,” katanya.
Antoneta juga mengingatkan bahwa lemahnya pemberdayaan akan berdampak langsung pada kondisi generasi Papua.
“Hal-hal kecil seperti ini yang membuat anak-anak kita menjadi lemah, karena tidak diberdayakan,” tambahnya.
Ia turut menegaskan posisi MRP sebagai lembaga kultural yang tidak memiliki kewenangan dalam penganggaran, namun memiliki tanggung jawab moral untuk menyuarakan kepentingan masyarakat adat.
“Harus kami sampaikan karena pada akhirnya MRP yang sering disalahkan, padahal kami tidak punya fungsi budgeting. Kami hadir untuk memastikan program-program yang telah diplenokan benar-benar diakomodir,” ujarnya.
Sebagai lembaga representasi kultural, MRP Papua Selatan, lanjut Antoneta, memiliki kewajiban untuk terus mengangkat harkat dan martabat Orang Asli Papua melalui berbagai forum pembangunan.
“Kami datang untuk memastikan bahwa seluruh program yang telah direncanakan benar-benar berpihak pada masyarakat, khususnya Orang Asli Papua,” tutupnya.
