ASMAT — Bupati Asmat, Thomas Eppe Safanpo, mengajak seluruh pemangku kepentingan memberikan masukan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Khusus (Raperdasus) tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat serta Raperdasus tentang Hak Ulayat. Ajakan tersebut disampaikan Thomas dalam konsultasi publik yang digelar Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Provinsi Papua Selatan di Aula Kantor Bupati Asmat, Kamis (12/11/2026).
Thomas berharap usul, saran, dan pendapat peserta dapat membantu menyempurnakan kedua rancangan tersebut sebelum diajukan dalam masa sidang akhir tahun.
“Ini penting sebagai bagian dari partisipasi masyarakat dalam memberikan masukan terhadap kebijakan pemerintah di daerah,” katanya.
Ia juga mengapresiasi DPR Papua Selatan yang melaksanakan konsultasi publik secara serentak di empat kabupaten di provinsi tersebut.
“Yang mengagetkan saya adalah bahwa kegiatan konsultasi publik ini berlangsung di 4 kabupaten serentak hari ini. Ini luar biasa, jarang bahwa ada konsultasi publik yang serentak di hari yang sama, waktu yang sama,” ujar Thomas.
Menurutnya, kesempatan tersebut perlu dimanfaatkan dengan kesungguhan seluruh peserta dalam menyampaikan pandangan terhadap materi kedua Raperdasus.
Sementara itu, Wakil Ketua II DPR Papua Selatan, Viktorianus Ohoiwutun, menegaskan bahwa Papua Selatan memiliki tanggung jawab besar untuk membangun fondasi hukum yang kuat dan berpihak kepada masyarakat hukum adat serta melindungi hak ulayat.
Ia menyebut masyarakat hukum adat sebagai pilar utama identitas Papua Selatan yang harus dijaga, dihormati, dan dilindungi oleh negara.
Menurut Viktorianus, ketidakpastian aturan mengenai pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat, termasuk batas wilayah serta kepemilikan hak ulayat, kerap memicu konflik antarwarga maupun antara masyarakat adat dengan pemodal atau pemerintah.
Karena itu, DPR Papua Selatan memasukkan kedua Raperdasus dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah melalui Badan Pembentukan Peraturan Daerah.
Viktorianus menjelaskan, penyusunan kedua rancangan bukan sekadar memenuhi amanat otonomi khusus, tetapi juga menjawab kebutuhan mendesak akan keadilan sosial dan kepastian hukum di wilayah adat Anim Ha, Papua Selatan.
“Melalui konsultasi publik ini, kami membuka ruang seluas-luasnya bagi Bapak Ibu para tokoh adat, akademisi, dan seluruh pemangku kepentingan untuk memberikan masukan, kritik, dan saran yang konstruktif demi menyempurnakan draft atau rancangan ini,” ungkapnya.
Ia berharap regulasi yang dihasilkan dapat mengakui secara tegas keberadaan masyarakat hukum adat beserta wilayah dan hak ulayatnya, memberikan perlindungan hukum, serta menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa yang berkeadilan dan menghormati hukum adat setempat.
Viktorianus juga menekankan pentingnya pembangunan ekonomi berjalan beriringan dengan penghormatan terhadap hak dasar orang asli Papua.
“Investasi boleh masuk, kemajuan harus kita kejar, namun hak atas tanah, air, dan hutan dan adat milik masyarakat tidak boleh dikorbankan,” tegasnya.
Ia meminta peserta mencermati kedua rancangan dengan mempertimbangkan kondisi sosial, geografis, dan antropologis masyarakat adat di Kabupaten Asmat agar aturan yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
